Ternyata Ini Calon Ibukota Maluku Tenggara Raya, Simak Fakta Menariknya, Mulai dari Jumlah Pulau dan Wilayah

Maluku Tenggara--

Ternyata Ini Calon Ibukota Maluku Tenggara Raya, Simak Fakta Menariknya, Mulai dari Jumlah Pulau dan Wilayah

Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya (MTR) menjadi sorotan dalam isu pemekaran wilayah. Kabar mengenai pemekaran wilayah ini mencuat dengan tujuan memisahkan diri dari Provinsi Maluku.

Berdasarkan informasi dari situs resmi malukutenggarakab.go.id, wacana pemekaran wilayah Kepulauan Maluku Tenggara Raya telah mendapat persetujuan.

Baca juga: Ngawen dan Girisubo Ajak 2 Wilayah Lain Agar Keluar dari Gunung Kidul Usai Jaraknya Terlalu Jauh dengan View dan Kebudayaan Memikat Pengunjung

Baca juga: Ternyata Ini Calon Ibukota Provinsi Tangerang Raya, Provinsi Baru Hasil dari Wacana Pemekaran Banten

×

Pada tahun 2022, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah memberikan rekomendasi untuk pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya.

Langkah ini diambil dalam rapat paripurna di DPRD Maluku Tenggara.

Jika pemekaran ini terealisasi, wilayah administratif Kepulauan Maluku Tenggara Raya akan melibatkan 5 kabupaten, yaitu Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara (Malteng), Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanibar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kecamatan Saumlaki di Kepulauan Tanibar diusulkan menjadi ibu kota provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya.

Kepulauan Tanibar dikenal memiliki kekayaan alam yang menjadi potensi utama Indonesia, khususnya sumber daya alam gas dan minyak di Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, sebagaimana dilansir oleh laman esdm.go.id.

Baca juga: Ada Sejak Jaman VOC! Jembatan Tertua dan Kuno di DKI Jakarta Dibangun Tahun 1682, Masih Kokoh Hingga Saat Ini, Apa Rahasianya?

Baca juga: Usai Menunggu hingga 10 Tahun! Pemekaran Banten Akhirnya Terwujud Tahun 2024 Mendatang? Provinsi Tangerang Raya Ajak 5 Kabupaten Ini

Kementerian Pertahanan telah menyatakan kesiapannya untuk mengamankan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, yang berbatasan langsung dengan negara Australia.

Pentingnya wilayah ini telah diakui sejak tahun 2010, di mana Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan saat itu, menyebutkan bahwa wilayah tersebut merupakan objek vital karena berada di wilayah perbatasan.