sunbanner

Alasan di Balik Keputusan Kediri Pisah dari Jawa Timur dan Menjadi Ibu Kota Provinsi! Daftar 13 Labupaten hingga Kota Putuskan Hengkang dari Jatim, Penasaran? Baca Selengkapnya!

Alasan di Balik Keputusan Kediri Pisah dari Jawa Timur dan Menjadi Ibu Kota Provinsi! Daftar 13 Labupaten hingga Kota Putuskan Hengkang dari Jatim, Penasaran? Baca Selengkapnya!

Alasan di Balik Keputusan Kediri Pisah dari Jawa Timur dan Menjadi Ibu Kota Provinsi! Daftar 13 Labupaten hingga Kota Putuskan Hengkang dari Jatim, Penasaran? Baca Selengkapnya!--

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir muncul wacana atau isu mengenai pembentukan tiga provinsi baru di Jawa Timur.

Bahkan, salah satu usulan telah diajukan oleh pemerintah daerah setempat pada tahun 2012, meskipun hingga kini belum mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah pusat.



Salah satu usulan tersebut mencakup Kota Kediri dan 12 daerah lainnya. Menurut informasi yang diperoleh dari Angka & Data Channel di Youtube, Kota Kediri diusulkan sebagai ibu kota provinsi baru.

Selain Kota Kediri, 12 daerah lainnya termasuk Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri.

Juga turut serta Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.





×

Baca juga: Pengguna Suzuki Grand Vitara Tetap Nyaman Meski Hujan Deras Sekalipun, Berkat Fitur-Fitur Sebagai Berikut

Baca juga: NETA Beri Layanan Gratis Jasa & Spareparts Hingga 50.000 km atau 5 Tahun

Baca juga: Tidak Mau Bergabung Lagi, 8 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Berencana Bikin Kabupaten Baru, Begini Reaksi dan Pendapat Masyarakat Terkait Pemekaran Wilayah

Ketiga belas daerah ini diharapkan akan membentuk provinsi baru dengan nama Provinsi Mataraman dan berpotensi memiliki populasi sekitar 10.533.484 jiwa.

Namun, perlu ditekankan bahwa kabar mengenai pembentukan Provinsi Mataraman ini harus dilihat dalam konteks pemberlakuan moratorium.

Sampai saat ini, pemerintah masih mempertahankan aturan moratorium tersebut, sehingga belum ada keputusan resmi terkait pemekaran wilayah di Indonesia.

lanjutan,

Sumber:


BERITA TERKAIT

Berita Lainnya

vidstr