Kabupaten Terletak 386 Km dari Pontianak Dihapus dari Kalbar, Bagaimana Kabar Isu Pemekaran Kalimantan Barat?
Kapuas Hulu--
Dengan adanya provinsi baru, kewenangan pemerintah dapat tersalurkan secara merata sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.
Namun, saat ini masih ada moratorium dari pemerintah pusat terkait dengan Undang-undang Pembentukan Provinsi baru.
Gubernur juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan seluas 32 hektar untuk kompleks perkantoran sebagai persiapan untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai lokasi ibu kota provinsi baru tersebut. Namun, lokasi yang tepat untuk ibu kota provinsi baru tersebut masih dalam penentuan dan menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dalam sebuah acara seminar Forum Wartawan - LSM Kalbar, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengajukan rencana pembentukan provinsi baru tersebut kepada pemerintah pusat.
Pembentukan Provinsi Kapuas Raya juga mendapatkan respon positif dan persetujuan dari pemerintah kabupaten yang akan bergabung dalam provinsi baru tersebut.
Adapun lima kabupaten yang siap bergabung membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Meskipun masih dalam tahap penelitian dan persetujuan lebih lanjut, pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat menjadi perhatian yang serius dan mengundang perbincangan yang luas.
Rancangan pembentukan provinsi baru di Kalimantan Barat telah menjadi perbincangan dalam waktu yang cukup lama. Rencananya, Provinsi Kalimantan Barat akan dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya.
Hal ini terkait dengan luas wilayah Kalimantan Barat yang mencapai 147.307 km², menjadikannya sebagai provinsi dengan wilayah terluas ketiga setelah Kalimantan Tengah.
Pembentukan provinsi baru ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang lebih cepat dan efisien.
