Mataram Bergetar Menghadapi Wacana Ibukota Baru NTB, Terlibat Pembangunan Jembatan Lombok-Sumbawa dan Perkuat Sektor Ekonomi
Jembatan Lombok dan Sumbawa--
Dalam perencanaannya, jembatan ini memiliki panjang sekitar 16,5 km, mengikuti lebar Selat Lombok yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
Rencananya, pembangunan jembatan ini akan menghabiskan anggaran yang sangat besar.
Pemerintah provinsi diperkirakan akan mengeluarkan dana sebesar Rp20 triliun untuk proyek ini.
Sebagian besar dari anggaran tersebut, yaitu sekitar Rp16,5 triliun, akan dialokasikan untuk konstruksi jembatan di atas laut.
Biaya sebesar itu menunjukkan bahwa pembangunan jembatan ini membutuhkan dana sekitar Rp1 triliun per kilometer hanya untuk konstruksinya saja.
Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk melengkapi fasilitas penunjang dan aksesoris jembatan.
Pemerintah provinsi memperkirakan bahwa biaya sebesar Rp20 triliun tersebut akan dapat kembali dalam waktu 20 tahun berdasarkan perhitungan yang dilakukan.
Oleh karena itu, Pemprov NTB akan mencari investor untuk memenuhi anggaran tersebut, mengingat mustahil untuk memanfaatkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara penuh.
Sebuah kajian pre-feasibility studi yang dilakukan oleh Korindo Group menyatakan bahwa jembatan terpanjang di NTB ini layak secara teknis.
Namun, langkah selanjutnya adalah melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan, yang salah satunya akan menguji kelayakan ekonomi dari adanya jembatan ini.
Jembatan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa ini diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya perjalanan.
Jika sebelumnya perjalanan dari Pulau Lombok ke Sumbawa memakan waktu sekitar 1,5 jam, dengan adanya jembatan ini, waktu perjalanan tersebut dapat dipangkas menjadi hanya 15 menit.
Namun, terdapat kendala yang membuat impian warga NTB untuk memiliki jembatan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa tidak dapat terwujud.
Pemerintah provinsi memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan PT Nabil Surya Persada, yang sebelumnya ditunjuk sebagai mitra dalam proyek ini.
Penyebabnya adalah Pemprov NTB ingin memfokuskan upaya dan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar yang dianggap lebih penting.
